Bertemu Presiden Jokowi, Solidaritas Nelayan Indonesia Sampaikan Penolakan Dua Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menemui Presiden Joko Widodo dalam agenda dialog terkait Permasalahan Usaha Perikanan Tangkap dan Kebijakan KKP.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan SNI Muara Baru, James Then mengajukan penolakannya terhadap penangkapan ikan terukur (PTI) dan sistem kuota zona yang tidak efektif.

"Tolak PIT & System quota zona/pangkalan menimbulkan usaha tidak efektif & efisien serta rawan konflik horizontal," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/11).

Dari hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, James mengatakan bahwa akan membatalkan kebijakan PIT dan sistem kuota.

"Presiden akan menunda atau membatalkan PIT & sistem kuota," katanya.

Sebelumnya diberitakan, adanya pertemuan para nelayan pantura Pati-Rembang bersama dengan Jendral TNI (Purn) Wiranto selaku Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI di Jakarta, pada Rabu (29/11), diharapkan bisa membawa angin segar.

Hal itu lantaran para nelayan sudah gerah dengan kebijakan dari Kementerian, Kelautan, dan Perikanan (KKP) yang tidak berpihak.

Para nelayan menganggap bahwa kebijakan yang dibuat oleh KKP sangat menyengsarakan apalagi, dengan diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pada tahun 2024. Para nelayan merasa keberatan dengan peraturan itu.