BI Sarankan Sinergi Perbankan

SURABAYA - Tuntunan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) tentang perlunya pembatasan pasar antara BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan bank umum tidak mendapat respons positif. Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad menyatakan tidak perlu adanya kebijakan khusus untuk itu.

Menurut Muliaman, yang harus dilakukan oleh bank umum dan BPR adalah sinergi dan kepercayaan. Sebab, kedua lembaga keuangan itu mempunyai kekurangan yang bisa saling menutupi. "Bank umum pasti butuh dana besar untuk membuka akses ke sektor mikro. Sedangkan BPR butuh modal untuk penyaluran," tuturnya saat berada di Gedung Bank Jatim Kamis (14/10).

Karena itu, tambahnya, BPR dan bank umum harus membuat kesepakatan yang dilandasi kepercayaan dalam melakukan kerjasama. Kalau ada yang menelikung, itu karena tidak didasari kepercayaan. Yang rugi juga pihak bank umum," ujarnya.

Sebelumnya, di Rakerda Perbariondo Jatim akhir bulan lalu,  Ketua Perbarindo Jatim FX Soegeng Notodihardjo mengeluhkan pasar BPR yang makin tergerus. Penyebabnya, hampir semua bank umum dan bank asing masuk ke pasar tradisional dan pedagang kecil yang selama ini menjadi segmen BPR. Tentu dengan modal yang jauh lebih besar, ekspansi bank-bank itu cukup mengancam keberlangsungan BPR.