Biaya Pilkada di 201 Daerah Tembus Rp 5,6 Triliun

jpnn.com - JAKARTA – Pilkada serentak tahap pertama pada 2015 ini rencananya akan digelar di 204 daerah. Dari jumlah itu, sudah 201 daerah yang mengganggarkan dana penyelenggaraan pilkada di APBD 2015.

Berdasarkan hitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dana penyelenggaraan pilkada di 201 daerah mencapai Rp 5,6 triliun. Sedangkan 3 daerah, yakni Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah dan Buton Barat di Sulawesi Tenggara belum menyiapkan anggaran pilkada di APBD masing-masing.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, secara keseluruhan anggaran pelaksanaan pilkada 2015 mencapai Rp 5,6 triliun. Anggarannya di tiap-tiap daerah bervariasi, tergantung luas wilayah dan sebaran pemilih. Tapi itu belum termasuk anggaran tiga kabupaten di Sulawesi Tenggara,” ujar komisioner KPU, Arief Budiman di kantornya, Selasa (10/2).

Menurut Arief, Kabupaten Buton Selatan, Tengah dan Barat beberapa waktu lalu belum menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada 2015 lantaran belum ada kejelasan mengenai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Karenanya dengan sudah disetujuinya Perppu itu menjadi undang-undang maka Arif berharap 3 kabupaten di Sultra itu segera menganggarkan biaya pilkadanya.

Arief menambahkan, undang-undang memerintahkan daerah yang akan melaksanakan pilkada 2015, menganggarkan biaya pelaksanaannya dalam APBD. “Kalau mengikuti perintah UU Nomor 1 Tahun 2015 yang dari Perppu itu, penyelenggaraan pilkada di 2015. Sehingga ke tiga daerah itu harus menganggarkan sekarang juga," ujarnya.

Saat ditanya kesiapan KPU menghadapi pilkada, Arief mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menyusun rancangan Peraturan KPU, bagi pedoman pelaksanaan. Selain itu, KPU juga telah menerima laporan anggaran pilkada dari 201 daerah.(gir/jpnn)