Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Bicara Akar Masalah PSN PIK, Chandra Singgung Potensi Konflik Agraria

Minggu, 01 Desember 2024 – 02:02 WIB
Bicara Akar Masalah PSN PIK, Chandra Singgung Potensi Konflik Agraria - JPNN.COM
Ketua LBH Pelita Umat sekaligus Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI Chandra Purna Irawan. Foto: Dokpri for JPNN.com

Ada pula ENI; Kawasan Industri Neo Energy Parimo di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; Kawasan Industri Patimban di Subang, Jawa Barat. pembangunan Giga Industrial Park di Sulawesi Tenggara, hingga Kawasan Pengembangan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) yang khusus untuk kawasan medicine dan pendidikan.

"Pengadaan tanah untuk PSN yang melibatkan swasta dikhawatirkan menimbulkan persoalan konflik agraria," kata Chandra.

Dia lantas mengutip pendapat DR. Nurnaningsih Mahesa yang menyatakan "Kondisi saat ini menunjukkan terjadinya konflik pengadaan tanah semakin berkembang seiring dengan penyelenggaraan PSN. Sepanjang tahun 2020-2023 tercatat sebanyak 105 konflik pengadaan tanah di berbagai tempat. Terjadinya konflik pengadaan tanah meliputi seluruh sektor pembangunan baik sektor infrastruktur, properti, pertanian, agribisnis, pesisir, dan tambang,”.

Chandra sendiri berpendapat bahwa pengadaan lahan oleh swasta sepatutnya diperjelas agar tidak merugikan masyarakat, pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, adil, dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut dia, melibatkan swasta dalam pendanaan dan pengadaan lahan seperti dua sisi mata pisau. Satu sisi memberikan napas bagi pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan karena swasta terlibat.

"Akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki risiko untuk menyediakan dana jaminan untuk proyek pengadaan lahan yang dilakukan swasta apabila terdapat persoalan di kemudian hari," tuturnya.

Ditambah lagi dasi sisi unsur geopolitik, katanya, proyek properti atau real estate yang mewah, megah, eksklusif (membuat komunitas yang tertutup) dan mahal tersebut apakah memungkinkan mayoritas rakyat dapat membeli dan tinggal dilokasi tersebut?

"Jika tidak mampu secara ekonomi lantas siapa yang akan membeli dan tinggal? mungkinkah warga negara asing? Saya tidak anti Proyek Strategis Nasional, asalkan untuk kemakmuran dan dilakukan secara berkeadilan," ujar Chandra.(fat/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menyoroti akar masalah proyek strategis nasional atau PSN di PIK, lalu singgung potensi konflik agraria.

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close