BKD Jadi Pintu Pengaduan Honorer K1
Kamis, 17 Januari 2013 – 15:56 WIB
JAKARTA--Pemerintah ditenggat satu minggu terhitung hari ini untuk menyusun alur tahapan mekanisme pengaduan terhadap honorer yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK). Pasalnya, hasil quality assurance (QA) yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) banyak mendapat protes dari masyarakat terutama honorer. "Komisi II DPR RI banyak menerima surat pengaduan tentang hasil QA terhadap data honorer kategori satu (K1). Mereka bingung mau mengadu ke siapa, jadinya dikirimkan ke DPR," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo di Jakarta, Kamis (17/1).
Ditambahkannya, jumlah pengaduan (berkaitan dengan hasil QA yang masuk lebih banyak daripada saat uji publik pertama. Gara-garanya, banyak yang sudah dinyatakan memenuhi kriteria (MK) malah jadi tidak memenuhi kriteria (TMK) berdasarkan hasil QA.
"Itu sebabnya kami mendesak pemerintah membuat mekanisme pengaduan seperti apa dalam waktu sepekan. Ini agar sosialisasi ke masyarakat lebih cepat," terangnya.
JAKARTA--Pemerintah ditenggat satu minggu terhitung hari ini untuk menyusun alur tahapan mekanisme pengaduan terhadap honorer yang dinyatakan tidak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Dailymeal Inisiasi Program Pengembangan Inovasi Nasi Jagung dan Nasi Singkong
-
Meriahnya Euforia Kemenangan Persib Bandung Taklukkan Madura United FC
-
AHY Puji Kerelaan Warga Tebing Tinggi Okura Memberikan Sebagian Tanahnya untuk Infrastruktur
-
Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara akan Digelar Selama Sebulan
-
Mas Menteri AHY: Sertifikat Elektronik Tidak Mudah Dipalsukan
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Presiden Jokowi Beri Restu, LaNyalla Maju Lagi Ketua DPD RI
Sabtu, 01 Juni 2024 – 14:51 WIB - Humaniora
Jokowi: Saya dapat Laporan dari Pertamina, Blok Rokan Ini Paling Besar
Sabtu, 01 Juni 2024 – 14:41 WIB - Humaniora
Presiden Jokowi: Indonesia Mengecam Keras Serangan Israel ke Rafah
Sabtu, 01 Juni 2024 – 13:32 WIB - Humaniora
110 PTS di Jakarta belum Terakreditasi, Sanksi Pencabutan Izin Operasi Menanti
Sabtu, 01 Juni 2024 – 13:25 WIB
BERITA TERPOPULER
- Pendidikan
Aturan Mendagri soal Seragam PNS & PPPK Dinilai Aneh, Ekowi: Berasa Honorer
Sabtu, 01 Juni 2024 – 10:55 WIB - Daerah
Seusai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Gubernur Zainal Lantik 93 PNS - PPPK, Ini Pesannya
Sabtu, 01 Juni 2024 – 10:20 WIB - Bisnis
Lestarikan Tradisi Minum Jamu, Sido Muncul Undang 100 Penjual Jamu di Hari Jamu Nasional
Sabtu, 01 Juni 2024 – 13:31 WIB - Jatim Terkini
Suporter Persib Diadang Massa di Pintu Keluar Jembatan Suramadu Saat Dipulangkan
Sabtu, 01 Juni 2024 – 11:36 WIB - Bulutangkis
Singapore Open 2024: Viktor Axelsen Cedera, Absen di Istora?
Sabtu, 01 Juni 2024 – 14:30 WIB