BKPM Harus Waspadai Masalah Keuangan CLFD
jpnn.com - Induk perusahaan pengembang properti dan kawasan industri asal Tiongkok, China Fortune Land Development (CFLD) saat ini dikabarkan mengalami masalah keuangan yang dapat membuat proyek-proyek mereka di berbagai negara terhenti. Termasuk di Indonesia. Sebagai langkah antisipasi, BKPM perlu memanggil perwakilan CFLD.
Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah antisipasi terhadap goncangan keuangan yang dialami induk perusahaan CFLD di Tiongkok. Apalagi, stagnansi sudah terjadi pada proyek CFLD di Mesir dan India.
Menurut Uchok, pemerintah Indonesia harus meminta CFLD memastikan investasinya di Indonesia tidak terganggu dan berujung pada mandeknya proyek dan pemutusan hubungan kerja.
“Jangan sampai proyek investasinya mandek dan berakibat negatif bagi Indonesia. Apalagi sampai terjadi PHK. Ini tantangan bagi pemerintah, harus memanggil CFLD untuk memberikan keterangan mengenai indikasi masalah keuangannya dan meminta jaminan investasinya tidak terganggu,” ucap Uchok kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/12).
Di Indonesia, CFLD memiliki dua proyek utama yang telah digarap sejak 2016. Proyek di wilayah Tangerang dan Karawang itu memiliki nilai total komitmen investasi sebesar Rp 19 triliun hingga 2020.
"Jika terjadi stagnansi, atau bahkan penutupan kantor CFLD seperti terjadi di beberapa negara seperti di Amerika, makan tentunya komitmen investasi mereka di Indonesia juga terancan akan tidak terealisasi," ujar Uchok.
Di Tangerang, CFLD mengembangkan Lavon Swancity sebagai proyek residensial. Sedangkan di Karawang, CFLD mengembangkan proyek kawasan industri dengan nama Karawang New Industry City.
Data terbaru dari BKPM memang mencatat total realisasi investasi Tiongkok di Indonesia mengalami penurunan. Melansir data BKPM, realisasi investasi Tiongkok pada periode Januari-September 2017 mencapai USD 2,7 miliar. Namun pada periode yang sama tahun ini realisasinya hanya mencapai USD 1,8 miliar atau turun 33,33 persen.