Blok Masela Dinilai Bisa Timbulkan Gempa Politik Berdampak Tsunami

jpnn.com - JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo menetapkan kilang pengolahan gas Blok Masela agar dilakukan di darat (onshore) dinilai akan menimbulkan 'gempa politik yang berdampak tsunami', bagi kelompok fundamentalis pasar di pemerintahan.

"Terutama yang sekarang menguasai sektor energi dan sumberdaya mineral," ujar Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Adhie M Massardi di Jakarta, Minggu (27/3) menyikapi polemik onshore vs offshore Blok Masela.
 
Menurut Adhie, pilihan Jokowi terkait Blok Masela sudah jelas dan lugas. Bukan perkara teknologi dan perhitungan keekonomian yang rumit, yang bisa mengundang perdebatan tak habis-habisnya. Tapi berdasarkan logika dan akal sehat yang berbasis konstitusi.
 
“Setelah dua tahun memerintah, dengan kasus Blok Masela ini presiden jadi lebih memahami, bahwa untuk menjalankan logika dan akal sehat berbasis konstitusi itu ternyata memerlukan energi besar dan kehati-hatian. Karena kekuatan kaum fundamentalisme pasar (neolib) di pemerintahan memang sangat kuat dan dominan, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral,” kata Adhie.
 
Menurut koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, Jokowi akan menggunakan momentum Blok Masela ini untuk membersihkan pemerintahan dari kaum neolib, yang nyaris menjerumuskan mantan Gubernur DKI Jakarta ini ke skandal pelanggaran konstitusi berat dan tindak pidana korupsi.
 
“Masih hangat dalam ingatan, atas desakan Menteri ESDM Sudirman Said Cs, presiden nyaris menandatangani perpanjangan kontrak PT Freeport secara melawan hukum, membangun storage BBM sia-sia, yang akan merugikan kocek Pertamina USD 2,4 miliar," ulasnya. (chi/jpnn)