BLT Dipolitisir, Infrastruktur Diabaikan
Kamis, 26 Maret 2009 – 19:09 WIB
Hidayat menambahkan, BLT merupakan program pemerintah untuk membantu warga miskin jadi tidak seharusnya dipolitisir oleh pihak tertentu. "Saya berharap agar seluruh partai politik untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut," tandasnya.
Dengan adanya pengawasan dari partai politik, kata politisi asal Prambanan, Klaten Jawa Tengah ini, maka BLT akan benar-benar sampai pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang layak menerimanya. “Kita tidak mengharapkan, hanya karena kepala daerah berasal dari satu partai tertentu maka BLT itu hanya disalurkan pada warga yang menjadi simpatisan partai itu,” tandas Hidayat.(fas/jpnn)