Bos Lembaga Survei Gagas Ide Voucher Pulsa Caleg PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Modus baru politik uang ditengarai muncul pada pembagian voucher pulsa telepon seluler dari calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan bernama Indra Simatupang di Kabupaten Bogor yang masuk daerah pemilihan (dapil) Jabar V. Bahkan, ide voucher itu disebut-sebut berasal dari lembaga survei ternama, Indobarometer.

Pihak Indobarometer pun tak membantah tudingan sebagai penggagas ide voucher pulsa isi ulang. Meski demikian, Direktur Indobarometer M. Qodari menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya bukan operator pembagian voucher pulsa dari caleg PDIP itu.

"Jadi tidak tepat kalau disebutkan bahwa itu dilakukan oleh Indobarometer karena itu khusus untuk survei saja, tapi lebih tepatnya dilakukan oleh Indometrik, di mana saya juga ada di dalamnya. Saya dan teman-teman juga yang mengerjakan itu," urai Qodari saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (8/2).

Lebih lanjut Qodari pun menegaskan bahwa hal yang dikerjakannya itu bukan termasuk dalam kategori politik uang. Sebab, niatan awalnya adalah menjembatani kampanye dialogis antara caleg dengan masyarakat. Qodari menegaskan, komunikasi itu pun bisa melalui pesan singkat (SMS).

"Caranya lewat pembagian voucher itu. Nominalnya sih tidak signifikan, Rp 5 ribu, Rp 10 ribu. Toh itu sama saja dengan pembagian atribut pemilu seperti kaos dan kalender. Kami merasa dengan cara ini bisa lebih efektif dan efisien, karena pertemuan langsung dengan konstituen juga tidak selalu efektif," katanya yakin.

Karenanya, lagi-lagi Qodari menegaskan, bahwa pembagian voucher itu bukanlah politik uang. "Karena niatnya adalah membangun kampanye yang efektif dan dialogis dengan masyarakat. Dengan dikasih pulsa maka masyarakat dapat memberikan SMS ke caleg yang bersangkutan mengenai kondisi dan situasi di tempat tersebut termasuk aspirasinya terhadap si caleg," elak dia.

Qodari juga mengatakan, lembaganya sama sekali tak pernah menyarankan pembagian voucher tersebut ke sekolah-sekolah, seperti yang terjadi belakangan."Kami tidak pernah menyarankan pembagian di sekolah atau tempat yang sifatnya terlarang. Itu bisa ditanya langsung ke timses yang bersangkutan," demikian Qodari.

Untuk diketahui, awalnya kasus itu menyeruak ketika seorang pengguna Twitter berakun @NurlindaAgustin mengunggah foto suasana murid di dalam kelas sekolah di Bogor. Dalam postingan pada 5 Februari lalu itu, @NurlindaAgustin juga mengunggah foto voucher pulsa isi ulang bergambar Indra dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.