BP2MI Bersinergi dengan Lemhannas Demi Menangani Persoalan PMI

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus fokus menangani Pekerja Migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, setelah membentuk Satgas Pemberantasan Penempatan Nonprosedural PMI pada 17 Agustus 2020 lalu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, kembali menjalin sinergi dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Kedatangan Kepala BP2MI diterima langsung oleh Gunernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo dan Wakil Gubernur Lemhannas, Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan.

Kepala BP2MI menyampaikan pentingnya pengadaan kajian strategis guna menyelesaikan sumber masalah terkait PMI.

Menurut Benny, BP2MI telah membentuk Satgas Pemberantasan Penempatan Nonprosedural PMI yang akan didorong menjadi bagian dari Gugus Tugas Nasional sehingga memiliki kewenangan yang kuat, mampu berkoordinasi dengan K/L maupun Pemerintah Daerah serta dapat menjangkau hingga Pemerintah di level desa, mengingat daya jangkau BP2MI terbatas.

“Untuk itu, kami mengajak Lemhannas untuk dapat bersama-sama membuat kajian strategis yg lebih spesifik terkait penanganan PMI. Karena penyelesaian masalah PMI harus komprehensif di mana semua pihak turut terlibat,” ungkap Benny.

Benny menekankan pentingnya kerja sama antara BP2MI dengan Lemhannas sesuai fungsi strategis masing-masing lembaga.

“Selanjutnya kita akan membicarakan secara lebih spesifik, seperti apa bentuk kerja sama yang pas. Untuk saat ini kami coba petakan tiga pilihan kerja sama,” kata Benny.

Pertama, menurut Benny, adanya materi pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dimasukkan sebagai kurikulum dalam Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi PMI sebelum berangkat ke luar negeri.