BPD Diminta Kurangi Kredit ke PNS

Kamis, 04 Oktober 2012 – 16:27 WIB

"Diharapkan, prosentase kredit produktif akan lebih tinggi dibanding konsumtif. Seperti yang saya lakukan di Bank DKI, dimana kredit produktif sudah mencapai 70 persen," ungkapnya.

Sebagai bank yang pemegang sahamnya terbanyak pemerintah, Eko mengatakan, perlu ada penguatan-penguatan di dalam RUU Perbankan. Salah satunya BPD harus masuk dalam struktur Bank Indonesia (BI). Sebab, dibanding bank umum, BPD yang paling tahu keberadaan dan karakteristik masyarakat di region masing-masing.

"BPD harus jadi motor penggerak ekonomi di daerah. BPD juga mesti dominan dalam pembiayaan proyek pemerintah di daerah. Kalau misalnya BPD setempat kekurangan likuiditas, bisa mengajak BPD di daerah lain untuk keroyokan dalam pembiayaan," tuturnya.

Mengenai informasi BPD dan pemda kerja sama dalam penitipan dana pemerintah, Eko membantahnya. Menurut dia, pemda tidak hanya menyimpan dananya di BPD saja, tapi juga di bank umum.

JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) diminta mengurangi penyaluran kredit konsumtif kepada PNS. Pasalnya, peranan BPD tak hanya orientasi pada

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next