BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan

"Oleh karena itu, komitmen kami terhadap integritas dan transparansi menjadi landasan utama dalam setiap proses operasional dan pengelolaan dana,” tegas Asep kembali.

Sejak 2016, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membangun sistem pengendalian kecurangan yang komprehensif dengan melakukan Fraud Risk Assessment sebagai bagian dari Fraud Control System dan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan.

BPJS Ketenagakerjaan juga berkomitmen menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Peraturan ini akan memperkuat upaya kami dalam mendukung zero fraud tolerance, dengan menyediakan kerangka kerja yang lebih solid dalam pengelolaan risiko kecurangan.

“Melalui Fraud Risk Assessment dan implementasi POJK Nomor 12 Tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan bertekad menciptakan ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan terlindungi dari ancaman kecurangan” tambah Asep.

Ketua Global Integrated Risk Management Association (GIRMA) Wahyu Wibowo yang juga hadir pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi terhadap keseriusan BPJS Ketenagakerjaan dalam menanggulangi potensi fraud.

“(Kegiatan) ini bagus sekali untuk membangun kesadaran terhadap risiko, terutama risiko terbesar yaitu fraud, yang sangat sulit diatasi," kata Wahyu.

Hal ini menurut Wahyu sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan berulang-ulang bahwa saat ini gerakan anti-korupsi sungguh sangat tidak mudah dan memerlukan kekuatan yang luar biasa.