BPK Desak Desentralisasi UN SMA/SMP

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merekomendasikan penggandaan naskah Ujian Nasional (UN) ke depan kembali desentralisasi, tidak lagi terpusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Alasannya, selain keterlambatan pendistribusian juga efisiensi anggaran.

Anggota BPK RI Rizal Djalil mengatakan, terjadi perbedaan yang cukup besar jika penggandaan naskah UN dilakukan oleh daerah dengan provinsi. "Jika proses mencetak naskah UN dilakukan di daerah-daerah, kisruh distribusi lembar UN seperti saat ini akan bisa diminimalisir," katanya.

Sebagai pembanding, Rizal memaparkan data anggaran UN 2013 tingkat SD yang diselenggarakan oleh provinsi dengan UN SMA/SMP oleh pusat. Misalnya untuk biaya penggandaan dan distribusi naskah UN SMA/SMP mencapai 58 persen, sedangkan SD hanya 42 persen.

Yang lebih boros lagi adalah biaya pengawasan UN SMA/SMP yang mencapai 91 persen atau senilai Rp 98.031.021.000. Sedangkan di tingkat SD hanya 9 persen atau Rp 9.587.493.000.