BPPT Minta Tambahan Pesawat Untuk Operasi TMC Karhutla

Ketika operasi TMC diperlukan, BPPT tidak bisa serta merta langsung terjun melakukan operasi hujan buatan karena tidak memegang anggaran untuk operasi TMC, BPPT hanya menyediakan layanan TMC. BPPT tidak memiliki independensi untuk melakukan operasi TMC, dan secara prosedur BPPT memang harus menerima permintaan dari BNPB yang akan mengucurkan dana operasi TMC ke BPPT.

"Selama ini BPPT baru bekerja ketika sudah ada permintaan dari BNPB. Sementara ketika ada permintaan itu, BPPT mencari pesawat karena kurangnya armada," ujarnya.

Sementara, ketika ada permintaan dari BNPB untuk operasi hujan buatan, awan ada, namun pesawat tidak ada, maka operasi TMC tidak bisa segera dilakukan. Pertumbuhan awan yang dinamis, yang dapat hilang dalam waktu satu dan dua hari juga harus direspon dengan cepat untuk dapat menyemai bahan semai berupa garam agar dapat mendatangkan hujan.

Seto juga menuturkan saat ini sumber daya manusia untuk TMC terbatas sehingga tidak mampu membuka posko di Jambi karena keterbatasan tenaga. Dia mendorong perguruan tinggi untuk mencetak SDM yang bergerak di bidang TMC karena kebutuhan akan tenaga yang memahami operasi TMC, sebagaimana ada jurusan khusus TMC di China, namun di Indonesia belum ada hingga saat ini.

"Kalau BPPT dibekali independensi, BPPT lakukan perencanaan dengan matang secara ilmiah sehingga hasilnya lebih efektif," ujarnya.

BPPPT mengatakan perlu dilakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan TMC lebih masif dikerjakan oleh kementerian atau lembaga lainnya termasuk perguruan tinggi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengamanatkan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan hujan buatan dan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar.

Hingga saat ini, BPPT menjadi satu-satunya institusi negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan hujan buatan. (antara/jpnn)