BSKDN Optimistis Target Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Tercapai

jpnn.com - BANDUNG - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) optimistis mencapai target percepatan penurunan kemiskinan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yakni untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.

Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN Faisal Syarif mengatakan hal tersebut dalam laporannya pada penutupan kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah.

"Jika melihat kembali pada target nol persen pada tahun ini, kita perlu menguatkan konsolidasi, integrasi, dan kolaborasi dengan seluruh pihak baik kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lainnya agar yang kita lakukan dapat tepat sasaran dan target kita dapat tercapai tepat waktu," ungkap Faisal di Bandung pada Rabu (3/7).

Faisal mengatakan, melalui penyelenggaraan FDA tersebut, pihaknya berharap ke depan akan ada upaya penyempurnaan terhadap sejumlah bentuk penanggulangan kemiskinan.

Dia juga mendorong daerah yang memiliki kemiskinan ekstrem yang tinggi agar segera melaksanakan langkah percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai dengan kondisi yang dihadapi di masing-masing daerah.

"Terima kasih pada narasumber, moderator serta para peserta yang setia mengikuti rangkaian kegiatan FDA ini sampai selesai, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara virtual. Semoga kegiatan ini membawa dampak positif terhadap penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Raden Muhammad Purnagunawan membeberkan sejumlah tantangan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Tantangan tersebut antara lain meliputi efektivitas program perlindungan sosial yang masih terkendala tingginya exclusion error atau kesalahan data, komplementaritas program bantuan sosial (bansos) masih kurang.