Budi Muliawan Harapkan Pengusaha Membawa Indonesia Menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Minggu, 21 Mei 2023 – 22:04 WIB

Sekretaris Pimpinan MPR RI Budi Muliawan, SH, MH ketika menjadi narasumber dalam kuliah tamu open for publik kepada mahasiswa Magister Manajemen Universitas Ciputra, Surabaya, Sabtu (20/5/2023). Foto: Dokumentasi pribadi

Data BPS tahun 2022, Indonesia berada di upper middle income karena pendapatan per kapita Indonesia sekitar Rp 71 juta atau USD 4.783. Sesuai klasifikasi, upper middle income antara USD 4.046 sampai USD 12.035.

“Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju adalah di atas USD 12.035. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan posisi sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, kita akan terjebak dengan middle income trap, tidak bisa loncat menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju,” terangnya.

Di sisi lain, di tahun 2030-an sampai 2040, Indonesia mengalami bonus demografi. Penduduk usia produktif lebih banyak dibanding penduduk usia dini dan usia lanjut. Usia produktif berada di kisaran usia 16-65 tahun.

“Kalau usia produktif ini tidak bisa dikapitalisasi atau dimanfaatkan dengan baik atau dikelola, maka kita tidak bisa beranjak menjadi negara maju,” imbuhnya.

Budi Muliawan mengungkapkan strategi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, yaitu perlunya inovasi dan efisiensi, pemberdayaan SDM, pembangunan infrastruktur dan melakukan reformasi struktural, birokrasi yang mudah dan sederhana, serta ekonomi berbasis digital.

“Saya mengajak para mahasiswa untuk menyadari bahwa kita berada dalam ekonomi menengah ke atas. Jika kita tidak bisa loncat, kita tetap berada pada posisi ini, dalam posisi ekonomi menengah. Mau tidak mau, negara ke depan harus memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen sampai dengan tahun 2040,” katanya.

Menyongsong Pemilu 2024, para pengusaha juga bisa memberikan kontribusi dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yaitu memilih dan dipilih dalam Pemilu.

“Pemilu adalah proses atau jaminan konstitusi kepada seluruh warga negara, ketika itu kita dimuliakan. Karena itu dinamakan Pesta Demokrasi. Pada saat pemilu tidak ada perbedaan antara ASN, pengusaha, politisi, guru. Setiap orang memiliki hak pilih dan dipilih yang sama,” pungkas Budi Muliawan.(fri/jpnn)