Bukan Ala Soeharto, BG Ingin Swasta dan Masyarakat Berpartisipasi dalam Pembangunan IKN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan meyakini pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun, pria yang akrab disapa BG itu tidak ingin model pembangunan IKN menggunakan cara-cara Orde Baru.

BG mengatakan ada beberapa pilihan konsep pembangunan yang telah diterapkan oleh negara-negara berkembang, misalnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi.

Eks Wakapolri itu menjelaskan model tersebut menuntut adanya kondisi politik yang stabil demi menarik investor berpartisipasi dalam berbagai kegiatan perekonomian, sehingga menciptakan lapangan kerja yang luas.

“Model pembangunan ini pernah diterapkan pada era Orde Baru, hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan bisa menekan angka pengangguran karena meningkatnya lapangan pekerjaan,” kata BG, Kamis (10/3).

Meski demikian, ada harga yang harus dibayar dari penerapan gaya rezim Soeharto itu. Menurut purnawirawan jenderal bintang empat Polri itu, konsekuensinya ialah kehidupan demokrasi menurun, peran organisasi serta masyarakat sipil merosot, dan kegiatan perekonomian dimonopoli pemerintah.

Di sisi lain, menurut dia, kondisi pemerintah saat ini memiliki keterbatasan anggaran di masa pandemi Covid-19. Karena itu, BG menilai proses pembangunan IKN perlu melibatkan peran swasta. Namun, BG tak ingin swasta hanya mengedepankan logika ekonomi untuk mendapatkan laba.

"Sejak awal harus menyadari bahwa pembangunan IKN adalah untuk kepentingan pemerataan pembangunan, melibatkan masyarakat sekitar, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial," kata BG.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu juga mengkhawatirkan adanya gesekan politik, ekonomi, dan sosial budaya setelah IKN pindah ke Kalimantan Timur. Menurut BG, hal itu perlu diantisipasi.