Bukan Karena Sultan Warga Beringin

Kemendagri : Maju Pilkada, Sultan Tak Perlu Dukungan Parpol

Sabtu, 04 Desember 2010 – 08:08 WIB

Bukan Karena Sultan Warga Beringin - JPNN.COM

RUU DIY : Anggota Komisi II DPR RI, Agun Ginanjar (kanan) bersama anggota Tim Kerja RUU Daerah Istimewa Yogyakarta DPD RI, Aliman Sori (tengah) dan Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro (kiri), saat Dialektika Demokrasi, Jumat (3/12) di ruang press room DPR, di Jakarta. Diskusi bertema Yogyakarta Antara Monarki Dan Demokrasi.Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos

Saat ini, Sultan memang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Dalam berbagai kesempatan, ormas yang mengusung jargon restorasi Indonesia itu kerap mengkritik keras pemerintahan SBY. Agun menegaskan inti dari keistimewaan Jogjakarta adalah Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. "Boleh dipilih langsung, tapi tanya dulu ke Sultan. Sepanjang sultan bilang ogah ya nggak bisa," tegasnya.

Pengamat otonomi daerah dari LIPI Siti Zuhro berpandangan Sultan dan Paku Alam sebaiknya menjadi simbol budaya. Dalam konteks itu, Sultan dan Paku Alam ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta. Namun, wewenangnya dibatasi. Pelaksanaan pemerintahan sehari "hari dilakukan oleh semacam perdana menteri yang dipilih secara demokratis.

"Melihat background sejarah, seharusnya kesultanan itu untouchable. Kalau day to day pemerintahan dilakukan kesultanan, bagaimana kalau ada korupsi. Sementara kedaulatan Jogjakarta itu ada di tangan Sultan," kata Zuhro.

Dalam konteks Sultan mendapat hak istimewa, lanjut Zuhro, Sultan sseharusnya tidak menjadi partisan partai politik. Apalagi, berkeinginan menjadi capres. Karena itu, membuat posisi Sultan above politics. "Sekarang saatnya Sultan untuk memilih," tegasnya. Konsekuensinya akan berbeda bila Sultan memang memilih untuk berpolitik. "Sampai jadi presiden pun why not," kata Zuhro.