Bulyan Minta Rp. 250 Juta Plus Fee 8 %

Senin, 20 Oktober 2008 – 12:32 WIB

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR-RI Bulyan Royan, yang menjadi tersangka dalam skandal proyek pengadaan 20 unit Kapal Patroli di Dirjen Perhubungan Laut, Dephub dengan nilai pagu Rp120 miliar, disebut saksi meminta uang fee sebesar Rp250 juta kepada setiap rekanan. Kurang puas dengan ratusan juta itu, Bulyan juga minta fee sebesar 8 persen dari masing-masing proyek yang dilaksanakan. Dalam beberapa pertemuan, setidaknya ada 5 rekanan yang siap memberikan uang fee. Namun terjadi tawar menawar hingga fee diturunkan menjadi 7,5 persen.

"Ada beberapa pertemuan yang kami laksanakan. Antara lain di Hotel Crown pada September 2007. Pertemuan pertama itu inisiatifnya Pak Bulyan Royan. Hadir pula saya, Pak Djoni Algamar (Direktur KPLP Dephub), terdakwa Pak Dedi Suwarsono, Krisna Santoso (rekanan dari PT Kroskoneo), dan beberapa rekanan lain," beber Tansea Parlindungan Malau, Kasi Sarana dan Prasarana Operasional Dirjen Perhubla, Dephub di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (20/10).

Dalam pertemuan itu, lanjut Tansea, Bulyan menjelaskan dana untuk diajukan ke dalam DIPA 2008. "Pak Dedi (rekanan) pada waktu itu bertanya tentang kejelasan yang disampaikan Bulyan. Ada proyek dengan dana Rp360 M dibagi dalam 12 paket, diantaranya proyek pengadaan Kapal Patroli. Bagi perusahaan-perusahaan yang berminat bisa memberikan dana operasional agar dana DIPA itu bisa gol. Dana operasional yang diminta Pak Bulyan Rp120 juta per paket. Juga untuk proyek Rp120 M pengadaan kapal patroli diminta oleh Pak Bulyan 8 persen bagi rekanan yang mendapatkannya," bebernya.

Tansea mengatakan, awalnya para rekanan yang mendengarkan permintaan Bulyan itu mengaku keberatan. "Untuk menindaklanjutinya Pak Bulyan mengajak pertemuan lagi pada Oktober 2007. Pertemuan itu kembali dilakukan di Hotel Crown. "Dalam pertemuan itu Pak Bulyan memberikan keterangan bahwa uang fee 8 persen untuk proyek pengadaan kapal bisa

dibayar dalam dua tahap. Pertama uang muka dan pemnbayaran kedua pada saat termin pertama proyek," urainya.