Bunuh Potensi Daerah

Dana Bagi Hasil Tidak Adil, Rakyat Miskin

Jumat, 13 Januari 2012 – 07:24 WIB

Kuasa hukum Pemohon, Muspani, mengatakan bahwa persoalan dana bagi hasil yang dialami masyarakat Kaltim dialami juga daerah-daerah penghasil migas lainnya. Menurutnya, daerah punya hak menikmati kekayaannya sendiri dengan mendapatkan DBH yang seimbang dengan Pemerintah Pusat.

’’Sudah terjadi persatuan daerah atas kebijakan pusat yang tidak adil. Semoga keterangan dari para Saksi Fakta jadi pertimbangan MK. UU Perimbangan Keuangan itu bermasalah, terutama soal dana bagi hasil. Sudah jelas itu,’’ tegas Muspani. (ris)

JAKARTA-Alokasi dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tak seimbang membuat daerah sulit

• First «
• Prev
• 1
• …
• 3
• 4

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News