Bupati dan Walikota Diingatkan Jangan Nyelonong ke Pusat

JAKARTA--Pemerintah kabupaten/kota diminta harus intens berkoordinasi dengan gubernur dalam mengambil setiap kebijakan. Ini agar gubernur bisa mengawasi apa saja yang dilakukan bupati/walikota dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Koordinasi antara pemda kab/kota dengan gubernur harus diutamakan. Jangan berpikir dengan otda, daerah tingkat dua bisa semaunya dan main terjang ke pusat saja," kata Sukoco, Kasubdit Wilayah IV Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat yang dihubungi, Kamis (9/5).

Dia mencontohkan kasus pelantikan bupati Bone Bolango (Bonbol) definitif. Lantaran tidak ada koordinasi dengan gubernur, membuat situasi sedikit kacau.

Mekanisme pelantikan bupati adalah DPRD melaporkan kepada gubernur sekaligus minta waktu kapan bisa diadakan pelantikan. Gubernur melalui Bagian Protokoler kemudian menentukan waktu pelantikan. Setelah itu kemudian dibahas dalam Badan Musyawarah untuk pelaksanaan pelantikan lewat sidang istimewa DPRD.