Bupati/Wali Kota Dipilih DPRD, Gubernur Tetap Langsung

Sebagian kalangan berpandangan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD membuka ruang korupsi dan menyuburkan politik oligarki, ini bagaimana?
Melihat praktik pilkada yang berlangsung selama ini, menurut saya, prosesnya sangat tidak mendidik. Calon kepala daerah harus punya banyak uang untuk dana kampanye dan sebagainya. Biaya yang mahal ini membuka ruang korupsi, karena kepala daerah terpilih akan berpikir untuk mengembalikan ‘modal’ yang ia keluarkan. Ini tidak membawa manfaat, tidak sehat.

Kalau pemilihannya dipindahkan ke DPRD tidak berarti praktek suap menyuapnya akan lenyap. Itu bisa saja terjadi. Tapi, mengawasi anggota DPRD, mengawasi pimpinan partai, jauh lebih mudah dari pada mengawasi masyarakat di setiap kabupaten/kota atau provinsi.

Bagaimana kalau proses itu menutup ruang bagi kalangan independen orang-orang berpotensi untuk maju sebagai calon kepala daerah?
Itu adalah salah satu risiko pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tidak ada sistem tanpa risiko.
 
Soal argumentasi penghematan anggaran jika pemilihan dilakukan DPRD, apa tanggapan Anda?
Alasan tersebut cukup realistis. Anggaran akan lebih hemat dan proses pemilihan berlangsung lebih efektif jika dilakukan oleh DPRD. Tapi, menurut saya bukan itu poinnya. Yang terpenting adalah mencegah terjadinya korupsi.  Seperti yang saya sampaikan tadi, mengawasi anggota DPRD, mengawasi pimpinan partai, jauh lebih mudah dari pada mengawasi masyarakat di setiap kabupaten/kota.

Selama ini, pelaksaan pilkada dibiayai oleh pemerintah daerah dan dana hibah dari pemerintah pusat. Anggarannya sangat besar, apalagi jika terjadi dua putaran. Para calon kepala daerah mengeluarkan uang cukup, sehingga mendorong kepala daerah terpilih untuk mengembalikan uang ia keluarkan. Ini tidak membawa manfaat. (rmo/jpnn)