Butuh Halauan Negara untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Hingga berakhirnya masa bhakti di penghujung tahun 2024, Presiden Jokowi dan kabinetnya diyakini tidak akan mengubah kebijakan dan program hilirisasi.

Pertanyaannya adalah bagaimana dengan politik dan kebijakan pembangunan pemerintah baru nantinya? Berharap saja bahwa program hilirisasi untuk mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 dilanjutkan.

Namun, ada yang pasti bahwa kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah beberapa komoditas sumber daya mineral itu menyimpan banyak godaan.

Sejumlah negara yang sebelumnya menikmati hasil besar berkat ekspor nikel atau bauksit dari Indonesia tentu akan melakukan pendekatan baru kepada pemerintah baru di Indonesia setelah berakhirnya masa bhakti Presiden Jokowi.

Sangat mungkin bahwa pemerintahan baru nantinya akan dirayu dan didorong untuk membuka kembali kran ekspor bahan mentah nikel dan bauksit.

Itu sebabnya, dan juga sangat beralasan ketika dalam sebuah kesempatan Presiden Jokowi pernah mengemukakan harapannya agar penghentian ekspor bahan mentah nikel dan bauksit dipertahankan dan dilanjutkan oleh sosok presiden yang akan menggantikannya kelak.

Politik dan kebijakan pembangunan pemerintahan baru nanti hendaknya tetap berorientasi pada kepentingan strategis negara-bangsa, khususnya mewujudkan profil Indonesia Emas 2045.

Target dan peta Jalan Indonesia Emas 2045 adalah intisari dari halauan negara untuk lebih dari dua dekade ke depan.