Calon Haji Bersusah Payah Kumpulkan BPIH, Pemerintah Harus Menjaganya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mengapresiasi warning dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengelolaan dana haji dilakukan secara hati-hati. Sebab, dana haji bukan anggaran pendapatan belanja negara melainkan milik umat.

"Karena presiden sudah menyampaikan seperti itu, tentunya ini hal yang sangat positif," kata Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).

Taufik pun meminta para pembantu presiden untuk menjabarkan keinginan Presiden Jokowi tentang pemanfaatan dana haji itu. "Karena apa, perlu kita ingatkan bersama-sama bahwa dana haji itu dana umat," ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menambahkan, rakyat bersusah payah untuk bisa membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) agar bisa berangkat menunaikan rukun Islam kelima itu. Bahkan, ada yang menjual sawah hingga ternak agar bisa melunasi BPIH.

"Artinya pertanggungjawaban penggunaan  dana umat ini bukan duniawi saja tapi juga ukhrawi," kata Taufik.

Dia pun menilai pernyataan Presiden Jokowi agar dana haji dimanfaatkan untuk infrastruktur yang menguntungkan hanya salah satu pertimbangan saja. Sebab, penggunannya bisa melalui bank syariah.

Karena itu, Taufik berujar, soal persentase dana haji yang boleh digunakan harus ada aturan yang menjadi landasannya. Efek dari penggunaan dana haji itu juga harus diperhitungkan.

"Karena kalau investasi itu rugi, yang tanggung jawab siapa? Sekali lagi itu uang umat yang diperoleh dengan susah payah," katanya.