Cari Jalan Keluar Moratorium Umrah, Pimpinan Komisi VIII DPR Temui Dubes Arab Saudi

Karena itu, kata dia melanjutkan, Komisi VIII DPR meminta pemerintah Arab Saudi untuk segera memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Supaya kami bisa mengambil keputusan dan mengkalkulasi kemungkinan terburuk. Jangan sampai yang jadi korban adalah umat yang sudah lama menabung mendaftar urus ini itu,” lanjut dia.

Ihsan menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR dengan pemerintah sudah intensif membahas penyelenggaraan haji. Karena itu, dia berharap ada kejelasan dan keputusan dari Arab Saudi terkait persoalan haji tahun ini. 

“Kami sudah rapat dengan Menteri Agama (Fachrul Razi) soal biaya ibadah haji. Kami juga kebut rapat terkait teknis penyelenggaraan hajinya seperti penerbangan, penginapan, layanan catering hingga layanan kesehatan. Maka dari itu urgensi keputusan dari Pemerintah Saudi sangat penting kami tunggu,” katanya.

Di awal pertemuan, Dubes  Essam menyampaikan kepada pimpinan Komisi VIII DPR bahwa Pemerintah Saudi Arabia sudah melakukan upaya maksimal untuk menangani wabah virus corona atau Covid-19.

"Kami menyiapkan rumah sakit khusus, menyeleksi akses masuk ke Masjidil Haram, membatasi umrah untuk warga lokal Arab, dan lain-lain. Sangat menyedihkan memang, tetapi ini harus kami lakukan" ungkap Dubes Essam. (boy/jpnn)