Catatan Ketua MPR RI: Kasus Mafia Kebutuhan Pokok Rakyat Harus Dituntaskan!

Pemberian BLT menjadi opsi yang dipilih presiden karena para pembantunya sebagai regulator tidak juga bisa menyelesaikan persoalan.

Disebutkan bahwa ada mafia yang menimbun dan memanipulasi peruntukan minyak goreng, tetapi hingga sejauh ini tidak jelas siapa mereka dan seperti apa pendekatan hukum kepada mereka.

Padahal, kasus ini harus direspons dengan sikap tegas agar tidak menjadi preseden.

Jika regulator kalah dari sepak terjang mafia kebutuhan pokok masyarakat, tentu saja kekalahan itu sangat fatal dan juga sangat berbahaya karena bisa menjadi preseden di kemudian hari.

Kalau spekulasi atas kebutuhan pokok menjadi preseden, dinamika perekonomian nasional nantinya akan lebih disibukan oleh kegiatan merespons sepak terjang para spekulan

Bersikap dan memberi sanksi tegas kepada para spekulan, pesan yang ingin disampaikan menjadi sangat jelas; bahwa regulator negara tidak akan pernah menyerah atau kalah dari sepak terjang mafia yang coba bermain-main dengan komoditas kebutuhan masyarakat.

Kalau ada unsur birokrat yang menjadi bagian aktif dari mafia itu, mestinya tidak ada keraguan sedikit pun untuk menindak.

Sebab, sangat berbahaya bagi birokrasi negara jika ada unsur mafia di dalamnya. Mereka akan terus menggerogoti negara dan masyarakat dengan berbagai modus.