Catatan YLBHI di 100 Hari Kepemimpinan Jokowi - Maruf, Poin Satu Sangat Mengecewakan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua YLBHI Asfinawati menyebut pihaknya memiliki catatan terhadap 100 hari kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin.

Mengacu catatan YLBHI, pertama terkait penegakkan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi - Maruf yang mengalami kemunduran.

"Kondisi hukum dan HAM terus memburuk seiring dengan pengabaian konstitusi," kata Asfinawati dalam keterangan tertulisnya kepada jpnn.com, Rabu (29/1).

Asfinawati berkaca dari beberapa persoalan sehingga menyebut penegakkan hukum dan HAM di era Jokowi - Maruf mengalami kemunduran.

Dari sisi hukum, kata dia, pemerintah era Jokowi - Maruf belum memiliki semangat menguatkan KPK.

Jokowi belum berniat menerbitkan Perppu KPK demi menggantikan UU KPK baru yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah.

"Perppu UU KPK tidak dikeluarkan. Pimpinan KPK yang memperlemah KPK didiamkan saja. Bahkan, Menkumham Yasona Laooly yang telah melakukan tindakan melanggar etika sebagai menteri dan terindikasi terlibat dalam penghalang-halangan proses peradilan, hanya dijadikan contoh agar menteri-menteri lain hati-hati dalam menyampaikan pendapat," kata Asfinawati.

Masih dari sisi hukum, Asfinawati menyoroti rencana Omnibus Law yang digagas pemerintah era Jokowi - Maruf.