Cegah Korupsi, Biaya Kampanye Pilkada Dibatasi
Sabtu, 24 April 2010 – 13:02 WIB
:TERKAIT Mantan gubernur Sumbar itu mengatakan, pelanggaran berupa politik uang banyak terjadi dalam pilkada. Namun, hal tersebut tidak mudah dibuktikan. Sebab, dana yang dikeluarkan langsung oleh calon biasanya tidak besar. Namun, ada kontrak politik antarcalon dengan jumlah dana tertentu yang tidak bisa diketahui secara transparan oleh publik. Gamawan mengatakan, idealnya, partai yang mengusung calon lebih banyak turut dalam pendanaan kampanye.
Mendagri mengatakan, kadangkala praktik politik uang juga terjadi karena ketidaktahuan calon kepala daerah mengenai implikasi pidananya. Untuk itu, mulai tahun depan, Kemendagri akan memberikan orientasi kepada kepala daerah terpilih serta pembekalan kepada para calon.