Cegah Mobilisasi ASN Hingga Isu SARA Jelang Pilkada

Ardiles berharap semua warga akan memberikan hak pilihnya saat hari pencoblosan 27 Juni nanti untuk ikut berpartisipasi.

“Kerawanan terkait partisipasi pemilih sudah diantisipasi sejak awal. Agar semua wajib pilih menyalurkan hak pilihnya,” kata Mewoh.

Sementara itu, pengamat politik Sulut Dr Ferry Liando menilai proses Pilkada yang sedang berjalan di beberapa daerah di Sulut sepertinya telah menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu. Menurutnya, asas penting yang harus dijunjung tinggi pada proses Pilkada adalah adanya kebebasan dan mengandung prinsip kerahasiaan.

“Namun kenyataan saat ini sepertinya kebebasan masyarakat untuk memilih telah menyimpang jauh. Masyarakat pemilih sebagian besar mulai diintimidasi sehingga kebebasannya untuk memilih tidak bisa lagi dijamin,” katanya, saat dihubungi semalam.

Salah satu bentuk intimidasi katanya, yakni adanya upaya sogokan tim sukses pasangan calon kepada pemilih. “Masyarakat juga tidak diberi kesempatan untuk menjaga kerahasiaan pilihan mereka karena masyarakat dipaksa untuk saling berbeda pilihan. Di satu sisi kenetralan aparatur pemerintah agak sulit dijaga bahkan terkesan tanpa malu beradu kekuatan,” bebernya.

Akademisi Unsrat ini juga menilai cara atau strategi pasangan calon dalam mempengaruhi simpati pemilih sepertinya menjauh dari sifat akal sehat. “Hampir semua pasangan calon memanfaatkan media sosial untuk saling menjatuhkan dan menyegerakan berita bohong dengan merancang berita-berita yang di besar-besarkan untuk menjatuhkan kekuatan pasangan lawan politik. Untuk sementara, pendidikan politik pada proses Pilkada telah menjauh. Yang ada adalah politik menghalalkan segala cara. Siapa yang paling licik, maka kemungkinan akan memenangkan pertarungan,” ujarnya.

Yang harus bertanggung jawab lanjutnya adalah partai politik. Sebab katanya, pada saat pencalonan oleh parpol ternyata tidak semua calon yang diajukan itu diterima publik. “Maka salah satu cara yang dilakukan pasangan calon agar mereka diterima publik adalah melakukan upaya "paksa" dengan cara politik uang, intimidasi atau penyebaran berita-berita bohong. Parpol juga sepertinya lepas tangan melihat kondisi seperti ini. Seperti ada pembiaran. Padahal salah satu instrumen proses politik yang baik yaitu adanya peran dan pengawalan parpol,” tandasnya.

Terpisah, menurut pengamat politik Dr Jhony Lengkong, petahana di Pilkada masih berpeluang besar dibandingkan calon yang lain. Menurutnya, tingkat keterpilihan petahana adalah bukti pembangunan dan kedekatan dengan masyarakat.