Cegah Pimpinan Berpaham Radikal, BNPT Dilibatkan Dalam Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

Sementara itu, pelibatan BNPT dalam proses seleksi komisioner KPK kali ini sempat dikaitkan dengan tudingan yang beredar di media sosial belakangan kalau Komisi anti rasuah kini telah disusupi paham radikal.

Tudingan ini bermula dari tulisan seorang pegiat medsos yang mengapresiasi inisiatif pansel KPK dalam melibatkan BIN dan BNPT untuk mencegah orang yang terpapar radikalisme menjadi pimpinan di KPK.

Dalam tulisannya ia memaparkan adanya 'faksi Taliban' yang terdiri dari orang-orang agamis dan ideologis di dalam KPK.

Photo: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan lembaganya telah terpapar paham radikal. (kpk.go.id)

Namun Pansel KPK menolak tudingan ini. Anggota Pansel Hamdi Muluk meminta agar pelibatan BNPT dalam seleksi calon komisioner KPK ini tidak ditafsirkan berlebihan.

"Jadi mohon jangan ini ditafsirkan terlau jauh, macam macam begitu. Kami hanya ingin lebih berhati-hati terhadap semua kemungkinan itu," tuturnya.

Menurut Pansel KPK ini merupakan hal yang normatif, sebagaimana pelibatan sejumlah lembaga lain yaitu KPK, Polri, PPATK, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Badan Intelejen Negara.

Sementara itu pengamat anti korupsi yang juga Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (PUKAT UGM) Oce Madril menilai pelibatan BNPT dalam proses seleksi pimpinan KPK ini sebagai hal yang wajar namun tidak relevan dan signifikan bagi pemberantasan korupsi.