Cegah Pulau Dicaplok Negara Lain, DPD Usul RUU Perbatasan

Nono menilai sejauh ini Indonesia belum punya UU yang mengatur itu. Maka jangan sampai kejadian seperti Sipadan dan Ligitan terulang lagi.

“Kita tidak mau ada kejadian seperti itu terulang lagi,” jelas dia.

Selain itu, UU Perbatasan juga sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo.

Di pemerintahan Joko Widodo tanda-tanda itu sudah ada walaupun masih jauh dari harapan.

“Terpenting kita terus bekerja agar RUU Perbatasan ini segara rampung,” kata senator asal Maluku itu.

Di kesempatan yang sama, anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Idris menjelaskan akan terus berjuang untuk DOB di Kaltara.

Dia berjanji akan mengajak masyarakat daerah perbatasan di Kaltara untuk ke Jakarta.

“Kalau perlu kita bersama-sama datang ke istana presiden untuk meminta pemekaran,” bebernya.