Century Mencari 'Kambing Hitam'

Senin, 26 Oktober 2009 – 17:35 WIB

Dia juga menyambut baik upaya Komisi III DPR yang sudah mulai menggulirkan isu untuk membentuk Pansus DPR guna mengusut skandal Bank Century. "Saya apresiasi itu, tapi harus dikoordinasikan dengan komisi keuangan dan perbankan dalam hal ini KOmisi XI DPR yang lebih berkompeten untuk menelusurinya," saran Dradjat sembari berharap DPR fokus untuk mendalami aliran dana Rp6,7 triliun itu.

Di tempat yang sama, Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyikapi pernyataan Jampidsus soal Bank Century sarat dengan muatan politis. "Usernya jelas, itu milik KPK. Tapi setelah Marwan Effendi diangkat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus baru, kenapa dia yang mengatakan tak ada masalah pidana dengan kucuran dana Rp6,7 triliun itu. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi PDI-Perjuangan, Partai Gerindra dan Hanura untuk mengkritisinya. Ketiga partai itu harus meminta penjelasan kepada pihak Jaksa Agung. Lalu diuji apakah pernyataan itu bersifat politis atau memang pihak Kejaksaan sudah memiliki bukti-bukti hukum," kata mantan Anggota DPR itu.

Ichsanuddin Noorsy juga mempermasalahkan pengawasan Bank Indonesia (BI) terhadap bank-bank di Indonesia. "Sebagai Bank Central, pengawasan Bank Indonesia itu sangat busuk. Pada September 2008, BI sudah mengetahui bahwa Bank Century sudah masuk dalam daftar 'Di Bawah Pengawasan Khusus'. Anehnya, kenapa talangan dana dikucurkan terlalu besar dari posisi Aktivanya yang hanya Rp6,6,3 triliun sementara kewajibannya berada pada angka Rp13,71 triliun.

Selain itu, Ichsanuddin Noorsy menuding Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah beraliansi dengan Bank Century. "Hingga hari ini, kita tahu belum satupun uraian aliran dana Bank Century yang secara lengkap diserahkan ke BPK."