Cermati Kasus OTT di Sorong, Senator Filep Sampaikan 4 Hal Penting kepada Jaksa Agung

Dia berharap Kejaksaan Agung juga berperan untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada kepala-kepala kampung/desa dalam penggunaan dana desa. Harapannya, agar tidak ada pejabat desa dan daerah yang berhadapan dengan masalah hukum lantaran keterbatasan kemampuan tata kelola keuangan dan lain sebagainya.

“Oleh sebab itu, saya mendorong Jaksa Agung untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada pemda, kepala-kepala Kampung tentang tata kelola keuangan yang baik dan dampak-dampak hukum yang akan terjadi.

Pembinaan pengawasan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan melakukan penindakan hukum yang justru mengakibatkan kerugian bagi semua pihak,” tambah Filep.

Keempat, Filep mendorong atensi Kejagung terhadap masalah-masalah yang terkait dengan realisasi Program Strategis Nasional (PSN) di daerah, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur umum maupun investasi.

Hal itu terutama untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum maupun dampak yang merugikan masyarakat setempat.

“Cukup banyak PSN investasi di tanah Papua. Masyarakat menyambut baik itu senyampang dijalankan dengan benar dan menguntungkan masyarakat dan tidak merampas hak-hak masyarakat di daerah. Untuk kasus Papua Barat, saya juga menyampaikan perlu adanya tim investigasi terhadap program-program strategis nasional, baik itu proyek pembangunan jalan, jembatan maupun pendirian pabrik pupuk di Papua Barat terkait dengan dampak keuntungan dan kerugiannya,” ungkap Filep.

Pada kesempatan yang sama, Pace Jas Merah ini juga menyampaikan perkembangan laporan advokasi terkait dana Cost Recovery SKK Migas dan BP Tangguh dan program CSR mereka.

Dia mengatakan, kasus ini telah menjadi atensi Jaksa Agung yang juga telah banyak menerima pengaduan masyarakat tentang permasalahan serupa.