Christina Aryani Minta Laksamana Yudo Berkomitmen soal Penegakan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta KSAL Laksamana Yudo Margono melanjutkan kinerja Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal penegakan hukum terhadap prajurit.

Misalnya, dalam menindak tegas oknum prajurit TNI yang terlibat dalam perkara mutilasi warga di Nduga, Papua.

Christina menyampaikan permintaan itu saat Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Laksamana Yudo menjadi Panglima TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12) kemarin.

"Kami berhasil meminta komitmen beliau (Yudo, red) untuk melanjutkan praktik baik semasa Panglima TNI Jenderal Andika terkait penegakan hukum terhadap prajurit yang terlibat pelanggaran hukum dan tindak pidana," kata legislator Fraksi Golkar itu melalui keterangan persnya, Sabtu (3/12).

Christina mengatakan penegakan hukum kepada oknum TNI yang terlibat kasus pidana selain dilakukan dengan tegas, perlu dilaksanakan secara transparan.

"Prinsipnya, penegakan hukum dilakukan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan," ucap Christina.

Selain itu,Komisi I DPR juga meminta Laksamana Yudo memikirkan strategi khusus terkait penanganan wilayah di Laut Natuna Utara.

"Terkait Natuna Utara ini penting mengingat masih banyak ditemukan pelanggaran kedaulatan di sana," lanjutnya.