CPO Juga Terimbas Krisis Global

Rabu, 15 Oktober 2008 – 15:56 WIB

Hingga saat ini, pemerintah belum bisa menanggulangi anjloknya harga sawit. Padahal pemerintah harus mempertimbangkan untuk mencabut pajak ekspor progresif atau dengan menurunkannya hingga 0 persen. “Hendaknya dengan kondisi tersebut pemerintah segera bergerak cepat mengambil langkah-langkah penyelamatan baik jangka pendek maupun menengah akibat gejolak harga tersebut, “ ujar Azwar lagi.

Dampak merosotnya harga sawit secara drastis juga menyebabkan para petani sawit di Riau sangat terpukul. Pasalnya, mereka yang sebelumnya menikmati harga sawit hingga Rp2000/kg, kini harus gigit jari karena harga sawit anjlok hingga Rp 680/kg. Para petani sawit kini mengeluh atas harga TBS yang anjlok itu, sementara harga pupuk dan keperluan lainnya terus meningkat. “Para petani kepala sawit kini menunda panen TBS karena hanya memperoleh untung tipis. Bahkan para petani kelapa sawit tidak memupuk sawitnya karena mahalnya harga pupuk, “ sebutnya.

Ditambahkan Azwar, saat ini jumlah kebun kelapa sawit di Riau telah hampir 50 persen yang dimiliki dan dikelola oleh para petani kecil yang hanya memiliki satu atau dua hektar kebun sawit. Berbeda dengan petani sawit, pengusaha transportasi justru memanfaatkan kenaikan harga BBM dengan menaikkan tarif hingga 15 persen. “Makanya pemerintah harus segera menanggulangi anjloknya harga sawit ini. Jika dibiarkan, dua hingga tiga bulan ke depan petani sawit di berbagai daerah, termasuk yang terbesar di Riau benarp-benar akan gulung tikar, “ tegasnya.

Selanjutnya, kata Azwar, perlu juga dipikirkan langkah jangka panjang dengan menyiapkan kawasan industri hilir dan turunan dari CPO. Di samping itu, perlu diupayakan bagaimana agar penerimaan dari pajak ekspor CPO bisa dikembalikan ke daerah penghasil. Sebab, bila harga kelapa swait stabil di pasaran, maka pemerintah akan mendapatkan pemasukan dari nilai pajak. Sementara ketika harga anjlok di pasaran, pemerintah seperti lepas tangan. “Padahal dari 6,3 juta hektar total lahan di Indonesia, 2,6 juta hektarnya dimiliki oleh petani atau rakyat kecil. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh lepas tangan,” pungkasnya.(eyd)