Cukai Naik, Indonesia Dibanjiri Rokok Ilegal

Selasa, 10 Februari 2015 – 21:00 WIB

Cukai Naik, Indonesia Dibanjiri Rokok Ilegal. Tampak petani tembaku. Foto JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) punya pandangan lain terhadap target cukai rokok yang termaktub dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjara Negara (RAPBNP) 2015 sebesari Rp 141,7 triliun. Jumlah target itu cukup fantastis karena naik menjadi 27 persen dari penerimaan cukai rokok sebesar Rp 112 triliun tahun 2014.

Direktur Minuman dan Tembakau Direktorat Jenderal Agro Kemenperin, Faiz Ahmad mengatakan dengan kenaikan ini, ia khawatir mengakibatkan industri rokok nasional akan tutup. Alasannya, kenaikan cukai yang harus dibayar terbebani karena perusahaan rokok juga harus membayar retribusi daerah.

“Kenaikan cukai rokok dipastikan memukul produsen rokok, karena mereka juga terkena pajak daerah serta retribusi daerah (PDRD) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selama ini, banyak kebijakan pemerintah yang merugikan industri rokok nasional,” kata Faiz di Jakarta, Selasa (10/2).

Dengan banyaknya perusahaan rokok, tentu berimbas pada produksi yang menurun. Untuk menghadapi kebutuhan, Indonesia bakal kebanjiran rokok illegal, baik itu dari penyelundupan maupun rokok illegal buatan dari dalam negeri.

"Jika kenaikan cukai terlalu tinggi, peredaran rokok ilegal makin besar dan ini tentu merugikan pengusaha dan pemerintah juga," tegasnya.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran pun sudah angkat bicara tentang dampak tingginya kenaikkan cukai. “Pada tahun 2014, dengan kenaikan cukai kurang dari 12 persen, telah terjadi PHK 10 ribu buruh rokok kretek, hampir semua perempuan,” ujar Ismanu.

Ismanu menyesalkan, keputusan kenaikkan tarif cukai itu sama sekali tidak melibatkan industri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun melalui Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dinilai enggan mendengarkan suara industri.

Ia mengingatkan, jika ini dipaksakan berpotensi melanggar Undang-undang Cukai Nomor 39/2009. “Dalam UU Cukai disebutkan syarat harus melihat situasi industri dan mendengar aspirasi dunia usaha,” ungkap Ismanu.