Cukup SBY Minta Maaf, Jokowi Tidak Perlu

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Nasional Demokrat, Syarif Abdullah Alkadrie menilai persoalan kabut asap harus ditanggapi dengan aksi nyata, tak perlu banyak kata hingga harus meminta maaf kepada negara tetangga yang ikut merasakan dampaknya.

Dari pada memikirkan maaf kepada asing, Syarif mendorong pemerintah untuk optimal menyelamatkan warganya dari kepungan kabut asap dan api. "Tidak perlu dengan kritik negara lain, pemerintah mestinya lebih optimal menyelamatkan warganya yang kini berjuang hidup di tengah kabut asap," ujarnya, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Jumat (18/9).

Anak buah Surya Paloh di NasDem itu menjelaskan, lebih dari 70 persen lahan perkebunan sawit di Kalimantan Barat dikuasai oleh pengusaha asing. Sisanya kurang dari 30 persen ujar Syarif dikelola oleh persero milik negara, swasta nasional dan pengusaha lokal.

Komposisi penguasaan lahan menurut Syarif, tegak lurus dengan luas lahan yang terbakar dan produksi kabut asap yang dihasilkan. "Artinya, lebih dari 70 persen produksi kabut asap akibat kebakaran berasal dari lahan perkebunan yang dikuasai asing itu," kata Syarif. 

Data itu lanjut anggota Komisi II DPR RI tersebut bisa dijadikan alasan oleh Presiden Joko Widodo untuk tidak meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang saat ini juga heboh soal kabut asap.

"Lahan mereka yang kuasai, ketika terbakar dan kabut asapnya sampai ke negara-negara asalnya, tidak perlu juga Presiden Jokowi yang minta maaf. Cukup SBY saja yang dahulu sudah minta maaf," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini. (fas/jpnn)