Cuma Dapat Proyek di Bawah Rp 1 M, Pengusaha Papua Merasa Didiskriminasi

jpnn.com - MANOKWARI - Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional X di Swafen serta kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat digeruduk belasan pengusaha asli Papua yang menuntut paket proyek. Dalam aksinya, mereka memalang dua kantor tersebut, Senin (23/3).

Aksi yang dilakukan sekitar pukul 10.30 WIT ini mendapat perhatian warga sekitar. Kedua kantor tersebut dipalang menggunakan bambu. Massa juga menempelkan pamplet di teras kantor yang intinya tuntutan pemberian paket proyek kepada pengusaha asli Papua.

Tak hanya melakukan pemalangan, para pengusaha ini juga membawa kunci pintu kantor. Usai melakukan aksi, mereka bergerak ke kantor DPR Papua Barat untuk menyampaikan aspirasi.

Akibat aksi ini, aktivitas di kantor Balai Besar Pelaksana Jalan X lumpuh. Para pegawai tak berani masuk kerja. Demikian pula terjadi di Dinas PU Prov Papua Barat. Hanya saja palang di kantor Dinas PU Papua Barat langsung dibuka oleh para pegawainya.

Di kantor DPR Papua Barat, belasan pengusaha asli Papua ini diterima Wakil Ketua DPR PB, Ranley Lolando Mansawan, Ketua Fraksi Otsus, Yan Anton Yoteni serta anggota DPR PB  lainnya, seperti Barnabas Mandacan, Yohadap Trogea.

Valentinus Wainarisy, salah seorang pengusaha asli Papua menilai terjadi diskriminasi dalam pembagian paket proyek. Para pengusaha asli Papua hanya mendapatkan proyek bernilai di bawah Rp 1 miliar. Sedangkan proyek-proyek bernilai puluhan hingga ratusan miliar merupakan kompensasi elite politik.

"Sementara pengusaha asli Papua hanya diberikan di bawah 1 miliar dan berada di lokasi yang tidak mudah dijangkau sehingga menjatuhkan kredibilitas pengusaha asli Papua dan memberi keleluasan pengusaha non Papua untuk bermain mata dengan SKPD,’’ ujarnya, sepert dilansir dari Radar Sorong (Grup JPNN), Selasa (24/3).

Para pengusaha asli Papua ini menyampaikan beberapa butir pernyataan sikap, yakni, pertama, meminta kepada Gubernur Papua Barat untuk mengambil langkah tegas bagi pemberdayaan pengusaha asli Papua. Kedua, Dinas PU Prov Papua Barat diminta membatalkan semua paket pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan pelelangan.