Curigai Nurdin Jadi Ketua SC Rapimnas agar Ical Mulus di Munas

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa memersoalkan penunjukan Nurdin Halid sebagai ketua panitia penyelenggara (steering committee) untuk rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai yang kini dipimpin Aburizal Bakrie itu. Rencananya, Rapimnas Golkar akan digelar di Yogyakarta pada 17-19 November mendatang.

Namun, Agun menilai penunjukan Nurdin sebagai ketua panitia pengarah Rapimnas Golkar telah memunculkan protes dari partai berlambang beringin itu. Kecurigaan yang muncul, penunjukan Nurdin itu sebagai upaya memuluskan langkah Aburizal alias Ical sebagai Ketua Umum Golkar secara aklamasi pada musyawarah nasional (munas) mendatang.

Menurut Agun, seharusnya ada rapat pleno DPP Golkar untuk menetapkan kepanitiaan dan agenda rapimnas terlebih dulu. Karenanya, penunjukan Nurdin pun patut dipertanyakan. “Informasi rapat SC rapimnas nanti dipimpin saudara Nurdin Halid. Saya memertanyakan itu,” kata Agun di Jakarta, Rabu (12/11)

Mantan Ketua Komisi II DPR itu menambahkan, sejauh ini dirinya sebagai Ketua DPP Golkar masih belum tahu agenda rapimnas di Yogyakarta nanti. Sebab, semestinya rapat persiapan rapimnas juga melibatkan semua pengurus DPP. “ Selama ini saya selalu dilibatkan dalam kepanitiaan, mengapa sekarang sekarang ini tidak," kata Ketua Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Golkar itu.

Pendapat senada juga disampaikan politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai. Menurutnya, penunjukan penyelenggara Rapimnas Golkar yang tak transparan memang menjadi pertanyaan.

“Bukan soal siapa yang terpilih (sebagai ketua SC Rapimnas, red). Tapi seharusnya proses pemilihannya harus melalui rapat pleno DPP Partai Golkar,” tegasnya.

Yorrys menegaskan, rapimnas merupakan forum tertinggi di Golkar setelah munas. “Jadi harus benar-benar prosedural dan orang yang memiliki kompetensi," tegasnya.

Karenanya Yorrys merasa curiga dengan adanya kelompok kecil di Golkar yang terus mendorong agar Ical terpilih lagi menjadi ketua umum. Menurutnya, politikus di Golkar seperti Idrus Marham, Nurdin Halid dan Mahyuddin menempatkan partai peraih suara terbanyak kedua di Pemilu 2014 itu seolah-olah kartel.