Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Daerah Perlu Tingkatkan Anggaran Kelola Lingkungan Hidup

Sabtu, 24 November 2018 – 09:00 WIB
Daerah Perlu Tingkatkan Anggaran Kelola Lingkungan Hidup - JPNN.COM
Penilaian akhir Nirwasita Tantra tahun 2018. Foto: Humas KLHK

jpnn.com, JAKARTA - Keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program-program pengelolaan lingkungan salah satunya bisa dilihat dari jumlah anggaran dalam APBD dan program-program pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam sesi wawancara hari terakhir dengan DPRD 15 daerah terpilih yang lolos dalam penilaian akhir Nirwasita Tantra tahun 2018 menyiratkan bahwa anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup perlu lebih ditingkatkan.

Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan hijau dan berkelanjutan.

"Tercantumnya program-program yang berorientasi pada lingkungan hidup dalam RPJMD, ditambah dengan proporsi besaran anggaran yang cukup dalam APBD, menunjukan kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan hijau," ujar Hendri Subagyo salah satu panelis dalam wawancara tersebut.

Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Boyolali merupakan dua diantara lima belas kabupaten yang terpilih untuk seleksi akhir Nirwasita Tantra tahun 2018. Kedua kabupaten tersebut dinilai memiliki program-program pembangunan yang mencerminkan pembangunan hijau. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk program lingkungan hidup masih tergolong rendah.

"Anggaran di dinas lingkungan hidup tahun 2019 sebesar 3,7 M, namun ada tambahannya anggaran lain di dinas PUPR yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Jika di total ini mencapai 7-10 % dari total APBD kabupaten Dharmasraya. Idealnya sampai 10%," ujar Masrul Maas, Ketua DPRD Dharmasraya.


Dalam pemaparannya, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya menyatakan bahwa pemda memiliki program peduli lingkungan dan hutan seperti, penetapan hutan nagari dan pengakuan lubuk larangan yang akan memastikan areal hutan dan sumber-sumber air terjaga kelestariannya. Kedua program ini merupakan sebuah dukungan dari pemerintah daerah pada kearifan lokal yang bersumber dari adat istiadat setempat.

Sementara itu untuk Kabupaten Boyolali, anggaran untuk lingkungan hidup juga diakui masih rendah, tapi kecenderungannya semakin meningkat setiap tahunnya.

Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News