Daerah Tagih Janji SBY Soal Perbatasan
Kamis, 28 Januari 2010 – 18:04 WIB
BNPP nantinya akan mengkoordinasikan penanganan daerah-daerah perbatasan dalam bentuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang aksinya akan dilaksanakan oleh setiap kementerian, sehingga kawasan perbatasan itu menjadi kawasan yang betul-betul maju. Badan tersebut merupakan lembaga non-departemen yang kewenangannya lebih banyak pada mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan.
Selain Perpres tentang BNPP, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II pada hari ke-100 masa kerjanya juga akan menerbitkan Perpres tentang Komite Kemandirian Industri Pertahanan (KKIP). (Lev/jpnn)