Daerah Terlambat Tetapkan APBD 2022, Begini Permintaan Mervin Komber Kepada Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Politikus nasional asal Papua Mervin S Komber meminta Kemendagri untuk mendampingi daerah daerah yang terlambat dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Mervin, APBD merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan dan pelaksanaan berbagai program dan proyek pemerintah daerah.

APBD menjadi patokan dalam melaksanakan proyek jangka panjang di daerah. Tanpa ada perincian anggaran dan telah disetujui, maka akan ada banyak proyek yang terbengkalai.

“Jika APBD terlambat disahkan maka akan merugikan masyarakat,” ujar Mervin Komber, Senin (14/2/2022).

Berkenaan dengan keterlambatan pengesahan APBD pada beberapa kabupaten di tanah Papua, Mervin Komber meminta Kemendagri untuk melakukan pendampingan kepada daerah daerah yang terlambat menetapkan APBD agar pembahasan APBD dapat berlangsung lancar serta segera ditetapkan.

“APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah,” ujar Mervin.

Eks Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini mengatakan jika APBD telat dibahas maka tentunya ada beberapa kegiatan yang ikut terlambat daam pelaksanaanya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Mervin mendesak Kemendagri untuk mendampingi  daerah-daerah di tanah Papua yang masih belum menetapkan APBD hingga kini.