Daerah Tolak Impor Ikan

TEGAL--DPRD menolak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang membuka impor ikan guna mendukung industrialisasi dinilai kurang tepat. Sebab langkah ini justru memberikan dampak kurang baik, yang mengancam kelangsungan hidup para nelayan dan pedagang ikan di Kota Tegal.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD, Rachmat Raharjo, pemerintah seharusnya terlebih dulu melakukan kajian mendalam terkait kebijakan tersebut. Sebab, para nelayan di Pantura selama ini cukup kesulitan menutupi kehidupan sehari-hari. Meski hasil tangkapan ikannya tidak banyak, ke depan para nelayan harus bersaing harga dengan ikan-ikan impor. Kondisi demikian, bakal makin memperburuk nasib nelayan.

"Seharusnya pemerintah bukannya mengeluarkan kebijakan impor ikan. Tapi bagaimana meningkatkan kuantitas hasil tangkapan ikan nelayan. Sehingga khusus untuk wikayah Kota Tegal, kami mendesak Pemkot menolak impor ikan masuk ke daerah ini."

Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Bakul Ikan Tegal (ABIT) Gunaryo mengungkapkan, pihaknya kurang sependapat dengan kebijakan impor ikan. Sebab bakal menyebabkan pasokan ikan di pasaran melimpah. Sehingga harga ikan jatuh, dan nelayan kesulitan mencukupi kebutuhan hidup.