Daftar Capres, Pejabat Harus Mundur

Jumat, 18 Juli 2008 – 15:49 WIB

"Bisa saja ada aturan dalam RUU Pilpres tentang larangan pemasangan iklan program pemerintah yang menggunakan profil atau suara capres dari menteri ataupun pimpinan lembaga tinggi negara yang menggunakan biaya negara," cetusnya.

Refly mencontohkan, iklan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Departemen Koperasi dan UKAM yang menampilkan sosok Suryadharma Ali. Jika ketua Umum PPP itu mau jadi Capres maka, iklan yang menampilkan gambar ataupun profil tentang dirinya harus tidak boleh digunakan dalam iklan yang menggunakan biaya negara.

"Kalau iklan seperti itu harus diatur. Iklan tentang kredit usaha rakyat ini jelas beda dengan iklan yang dipasang Wiranto, Prabowo ataupun Sutrisno Bachir. RUU Pilpres seharusnya mengatur yang seperti ini," ucapnya.

JAKARTA–Ketentuan dalam RUU Pilpres bahwa Capres harus mundur sembilan bulan sebelum hari pencoblosan dinilai tidak berdasar. Seharusnya, Capres

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next