Dahlan Rilis 12 Larangan bagi SDM BUMN

Menurut Dahlan, larangan tersebut merupakan kode etik yang bertujuan meningkatkan disiplin pegawai; menjamin terpeliharanya tata tertib; menjaga martabat, kehormatan, citra, serta kredibilitas kementerian; menjamin kelancaran pelaksanaan tugas; dan menjaga iklim kerja yang kondusif. "Serta, menciptakan dan memelihara kondisi kerja dan perilaku yang profesional," ujarnya melalui salinan peraturan yang dikutip kemarin (29/5).

Aturan tersebut tertuang dalam Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Dahlan menyebutkan, kode etik itu berlaku untuk menteri BUMN, calon pegawai negeri sipil (PNS) dan PNS yang bekerja di Kementerian BUMN, serta staf khusus Kementerian BUMN. "Termasuk, tenaga outsourcing Kementerian BUMN," katanya.