DAK Gantikan DAU

Senin, 14 Juli 2008 – 20:52 WIB

JAKARTA- Mulai tahun anggaran 2009, pemerintah pusat tidak lagi mengucurkan Dana Alokasi Umum (DAU). Bagi daerah yang mengalami hal tersebut, disarankan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai penggantinya. Menurut Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI Emir Moeis, daerah yang tak lagi menerima DAU diantaranya Provinsi Riau, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan kabupaten terkaya di Indonesia, Kutai Kartanegara (Kaltim).

jpnn.com - Politisi asal Partai PDIP ini menjelaskan, sejak tahun lalu pemerintah sebenarnya sudah berniat menghapuskan DAU. Tapi karena banyaknya penentangan dari daerah, akhirnya hanya berupa pemotongan DAU. Pada anggaran 2009, lanjut Emir, pemerintah dipastikan tak mau lagi memberikan kelonggaran. DAU dihapus, dengan pertimbangan daerah penerimanya dinilai sudah mampu secara fiskal, sekaligus menjalankan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Walau begitu, sebelum disahkan tanggal 31 Oktober 2008, daerah masih dimungkinkan melakukan lobi atau upaya hukum seperti mengajukan judicial review terhadap rencana pemerintah tersebut. Tapi menurut Emir, upaya “perlawanan” itu kemungkinan besar takkan mengoyahkan sikap pemerintah. Fokus lobi lebih baik dialihkan pada bagaimana mendapat DAK daripada memaksa pemerintah mengucurkan DAU. Menurut Emir, permohonan atau penambahan DAK lebih mungkin dikabulkan pemerintah.

Alasannya, DAK dialokasikan untuk membiaya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, peningkatan pelayanan kesehatan, dan sebagainya. (pra)