Dana Desa Selalu Diklaim Keberhasilan Jokowi, Anak Buah Prabowo Geram Sekali

jpnn.com, JAKARTA - Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (BPN Prabowo - Sandi) Nizar Zahro meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhenti mengklaim sebagai pihak yang paling punya andil soal dana desa. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, dana desa bukanlah keputusan sepihak pemerintah karena memang sudah menjadi perintah undang-undang.

Menurut Nizar, pemberian dana desa merupakan perintah Undang-undang (UU) Desa. Selain itu, besaran dana desa di APBN ditentukan bersama DPR.

"Jadi, jangan klaim-klaim sepihak," ujar Nizar di Jakarta, Selasa (19/3). Baca juga: Undangan buat Kades: Mohon Hadir ke GBK Bayar Rp 3 Juta untuk Silaturahmi dengan Jokowi

Politikus asal Madura itu menyampaikan hal tersebut untuk merespons kabar tentang undangan kepada para kepala desa di seluruh Indonesia untuk menghadiri acara pertemuan dan silaturahmi dengan Presiden Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 30 Maret mendatang. Setiap perserta yang hadir pada acara itu dikenai biaya Rp 3 juta.

Lebih lanjut Nizar mengatakan bahwa dana desa adalah uang rakyat. Karena itu, sewajarnya uang tersebut dialirkan kembali ke rakyat.

Nizar pun menegaskan, tidak etis bagi pemerintahan Presiden Jokowi terus mengklaim soal dana desa. "Apalagi ada upaya memanfaatkan dana desa untuk kampanye terselubung, itu sudah menyalahi aturan," ungkap Nizar.

Legislator Gerindra itu juga mengatakan, memanfaatkan dana desa untuk kampanye terselubung sama saja mengkhianati rakyat desa. "Jangan utak-atik dana desa melalui penyalahgunaan kekuasaan," kata anak buah Prabowo di Gerindra itu.(boy/jpnn)