Dana Flu Burung Rp 1,38 T jadi Polemik di Internal DPR
Senin, 11 Februari 2013 – 22:24 WIB
"Saya tidak menuduh, seolah-olah dengan keputusan DPR, pabrik vaksin flu burung yang disegel kepolisian bisa dicabut. Apalagi masalah ini masih ditangani aparat hukum. Kalau kemudian segelnya dibuka dan ada kasus hukum, apa DPR bisa bertanggung jawab? Terus terang, saya tidak mau ikut dalam pengambilan keputusan itu," tuturnya.
Ditambahkannya, segala keputusan mengenai kelanjutan dari proyek ini harus menunggu proses hukumnya diselesaikan terlebih dahulu. (Esy/jpnn)