Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Dana Haji Mengalir ke Senayan

Minggu, 25 Mei 2014 – 06:31 WIB
Dana Haji Mengalir ke Senayan - JPNN.COM

Hasrul juga membantah pernah menikmati fasilitas haji dari setoran jamaah haji yang dikelola Kemenag. "Tidak pernah. Saya berangkat ke sana bersama rombongan DPR, menggunakan anggaran DPR," tutur Hasrul.

Sementara itu, PPATK sebenarnya sudah lama mengendus adanya hal yang tidak beres dari pengelolaan dana haji melalui penelusuran transaksi mencurigakan.

Bahkan, Agus mengatakan, sejak tahun lalu PPATK rutin menyuplai LHA ke KPK terkait setoran calon jamaah dan pengelolaan dana haji. "Sejak tahun lalu kami mengirimkan laporannya dan dipelajari bersama," terang Agus. Terakhir, sekitar dua pekan lalu PPATK kembali mengirimkan LHA terbaru ke KPK.

Menurut Agus, tugas PPATK tidak hanya berhenti pada penyampaian LHA. Kata dia, PPATK siap men­dukung KPK dengan memberikan informasi lain yang nanti dibutuhkan penyidik. Berdasar laporan PPATK tersebut, Agus berharap KPK bisa menelusuri aliran dana para terduga.

Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan adanya sejumlah LHA dari PPATK. Menurut dia, LHA itu akan menjadi salah satu bahan penyidik untuk menelusuri aset mereka yang diduga terlibat perkara tersebut. "Sama dengan perkara lainnya, penelusuran aset terhadap tersangka tentu akan kami lakukan," ungkap Johan.

Senada dengan Johan, Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas mengungkapkan, penyidik pasti akan melakukan tracing terhadap aset para tersangka korupsi. Termasuk menelusuri adanya peningkatan harta SDA yang cukup signifikan selama menjadi menteri agama.

Seperti diketahui, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), harta SDA meningkat dalam kurun dua tahun. SDA kali terakhir memberikan LHKPN pada 4 September 2012. Ketika itu kekayaannya Rp 24 miliar. Padahal, pada laporan sebelumnya (17 Desember 2009), harta SDA masih sekitar Rp 17 miliar.

Harta itu terdiri atas aset berupa tanah dan bangunan di Bekasi, Purwakarta, Bogor, serta Jakarta Selatan dengan nilai total Rp 19,8 miliar. Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga tercatat memiliki perkebunan, mulai pohon buah-buahan hingga pohon jati. Totalnya senilai Rp 170 juta.

JAKARTA - Dugaan penyimpangan dana penyelenggaraan ibadah haji yang tengah diusut KPK sangat mungkin mengarah ke Senayan. Pusat Pelaporan dan Analisis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News