Dana Kelurahan Rp 350 Juta, Akankah Dibagi ke Tingkat RT?

“Menurut saya bagus, kan untuk menyelesaikan permasalahan di kelurahan masing-masing. Kalau di sisi kesehatan, kan masih banyak juga masalah yang bisa ditangani kelurahan. Misalnya masalah pencegahan demam berdarah dengue (DBD) atau pembuatan jamban dan saluran air setiap desa. Mungkin lebih ke kegiatan non-fisik yah, seperti kegiatan kerja bakti atau sosialisasi,” terangnya.

Mengenai adanya anggaran yang mungkin beralih, ia menerangkan sumber dana kelurahan pastinya lain. Sehingga hal tersebut dianggap tidak begitu memengaruhi operasional OPD.

“Dari sisi kesehatan kami kan melakukan pelayanan di tingkat kelurahan melalui puskesmas. Artinya selama ini memang boleh dikatakan berjalan dengan baik karena ada bantuan operasional kesehatan (BOK) di masing-masing puskesmas,” tuturnya.

Dana kelurahan dapat mengurai OPD yang kewalahan menjalankan beberapa program yang menurutnya di luar tupoksi.

“Memang yah kalau kita melihat permasalahan tetap saja ada. Soalnya ada beberapa masalah yang laten lah di Kota Tarakan. Misalnya DBD. DBD selama ini walaupun untuk tahun 2017 dan 2018 kasus DBD menurun, tetapi korban per tahun masih sekitar 4-5 orang. Artinya masih cukup tinggi. Kemudian masalah sanitasi kan memang terkait dengan kesehatan walaupun untuk kegiatan pembangunan fisiknya bukan ranahnya Dinas Kesehatan,” tuturnya.

Dana kelurahan, kata dia, bisa menangani masalah masyarakat pesisir yang sebagian besar belum memiliki jamban sehat. Subono pun mengungkap tak ada sedikit pun krisis kepercayaan terhadap OPD dengan adanya dana kelurahan.

“Kami sangat mendukung. Jadi artinya kami hanya memberi masukan dari bidang kami terkait permasalahan di wilayah mana dan masalahnya apa. Kami siap memberikan data dan solusi hasil kajian kami. Nah mungkin dengan adanya dana kelurahan tentu banyak membantu program OPD,” jelasnya.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM) Tarakan Tajuddin Tuwo menyambut baik kehadiran dana kelurahan. Menurutnya kelurahan lebih berkompeten dalam pendekatan persuasif kepada masyarakat. Hal tersebut karena sebagian besar OPD terfokus pada permasalahan ekstern sehingga OPD membutuhkan koordinasi untuk menjalankan program di tengah masyarakat lebih maksimal.